Meraba Misi di Balik Kemelut Muscablub PSSI Surabaya

Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) PSSI Surabaya yang digelar 26 April lalu, menghasilkan keputusan Saleh Ismail Mukadar terpilih seagai ketua umum kembali untuk periode 2010-2014. Tapi, karut marut proses sebelumnya yang sempat diwarnai aksi walk out 11 klub anggota, masih terus menuai rmasalah. Termasuk munculnya keputusan kontroversial dari Pengprov PSSI Jawa Timur yang membekukan PSSI Surabaya dan akan menggelar Muscablub ulang.

Dibalik keputusan Pengprov itu, ada satu fakta yang patut dipertanyakan. Yakni komentar Ketua Umum Pengprov PSSI Jatim, Haruna Soemitro yang tidak muncul sama sekali hingga detik ini. Padahal, keputusan pembekuan itu merupakan momen terpenting dari jalannya roda sebuah organisasi. Seberapa besar kapasitas Haruna Soemitro hingga pembekuan saja hanya idelegasikan ke Sekretaris Umum Djoko Tetuko? Ataukah ketiadaan itu untuk mengeluarkan kesan jika keputusan tersebut murni karena aturan organisasi yang dilanggar sehingga cukup hanya seorang wakil ketua atau sekum PSSI Jatim yang memberi jawaban.

Berikut ini adalah pemberitaan tentang kisruh Muscablub PSSI Surabaya hari Senin (17/5):

Jawa Pos

Di Balik Pembekuan Empat Pengcab PSSI di Jatim
Membungkam Yang Vokal
Pembekuan empat pengurus cabang (pengcab) PSSI oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI Jatim diduga bernuansa politis. Benarkah?

---

PADA 3 Mei lalu, Pengurus Pro­vin­si (Pengprov) PSSI Jatim me­la­ku­kan langkah mengejutkan. Mere­ka secara serentak membe­kukan em­pat pengu­rus cabang (pengcab) PSSI: Su­ra­baya, Bang­kalan, Sam­pang, dan Jember.
Alasannya, empat pengcab terse­but gagal melaksanakan musya­wa­rah cabang (muscab) yang diagen­dakan Pengprov PSSI Jatim. Peng­prov men­jadwalkan muscab ber­lang­sung pada 30 April lalu. Na­mun, Jember, Bang­kalan, dan Sam­pang tidak ber­ha­sil mengada­kan muscab sampai batas waktu yang ditentukan. Sedang­kan pelak­sa­naan muscab luar biasa (muscablub) Surabaya pada 26 April lalu dinilai tidak sesuai de­ngan AD/ART PSSI Jatim.
Kasus di Surabaya paling kontro­ver­sial. Sekretaris Umum (Sekum) Peng­prov PSSI Jatim Joko Tetuko me­ngatakan, muscab PSSI Sura­ba­ya ber­masalah karena tidak kuorum. PSSI Surabaya mengundang 28 pengurus klub. Dua klub, yakni Ega Putra dan Nanggala, tidak di­un­dang. Dua klub ter­sebut di­ang­gap su­dah de­gra­dasi dari kom­petisi kelas II PSSI Suraba­ya dan tidak ber­hak ber­­suara dalam muscab.
Di antara 28 klub yang diun­dang, ada 27 yang hadir. Di antara jum­lah itu, 15 klub menyatakan muscab sah, satu abstain, dan sebelas me­no­lak. Mereka yang menolak ke­mu­dian memutuskan walk out. Da­lam sidang yang berlangsung panas itu, Saleh Ismail Mukadar ter­­pilih sebagai ketua umum Peng­cab PSSI Surabaya 2010-2014.
Namun, pengprov tidak mengakui muscab tersebut. Mereka menuding muscab itu ilegal karena dihadiri kurang dari 2/3 klub anggota. Se­telah membekukan PSSI Sura­baya, pengprov membentuk tim karteker yang diketuai Wastomi Suheri.
Di sisi lain, Saleh menolak alasan pem­­bekuan tersebut. Pria yang juga ma­­najer Persebaya itu menyatakan bah­wa semua pengurus hadir dalam mus­­cab. Nah, tidak disahkannya muscab karena alasan kuorum, me­nu­rut Saleh, adalah alasan yang mengada-ada.
"Kami menyimpan absennya. Kalau mereka tidak sepakat, kebi­ja­kan tetap jalan terus. Kan mereka ha­dir, berarti kuorum sudah ter­pe­nu­hi. Kalau out lalu bikin masalah, ya tidak bisa begitu," jelasnya.
Pertentangan antara pengprov dan PSSI Surabaya terus meruncing. Bah­kan, pengcab PSSI Surabaya nekat mengumumkan susunan pe­ngurusnya pada Sabtu lalu (15/5). "Kami akan secepatnya bekerja. Terutama, menggelar kompetisi," tutur Saleh.
Namun, Pengprov PSSI Jatim pu­nya penilaian lain. Mereka meng­anggap bahwa daftar hadir tidak bisa dipakai sebagai alasan kuorum atau tidaknya sebuah forum.
"Yang menyetujui forum itu hanya 15 klub, sedangkan yang lain­nya keluar. Padahal, saat itu mus­cab belum digelar. Apalagi, da­lam atu­ran­nya sudah jelas, yakni minimal 2/3 anggota yang harus hadir," terang Ahmad Riyadh, wa­kil ketua I Pengprov PSSI Jatim.
Dengan begitu, menurut Riyadh, ang­gota yang hadir dalam forum ter­sebut harus berjumlah minimal 22 di antara total 30 anggota Peng­cab PSSI Surabaya. "Itu yang men­ja­di landasan untuk menilai jika mus­­cab Pengcab PSSI Surabaya ter­sebut cacat hukum," ujarnya.
Sementara itu, tim karteker terus mendekati pihak klub untuk me­la­ku­kan muscablub ulang. Namun, Sa­leh eng­gan menanggapi hal ter­se­but. Ba­gi dia, saat ini yang ter­pen­ting adalah kompetisi internal harus jalan. "Kami akan menyusun program kerja. Struktur juga sudah kami bentuk. Kami enggan berbicara dengan karteker. Kalau ada muscab lain, itu kami anggap liar," jelasnya.
Saleh menganggap bahwa upaya Pengprov Jatim tersebut sarat dengan kepentingan politis. Hal itu terkait dengan kevokalannya dalam menyoroti masalah PSSI selama ini. "Saya kira, itu bagian penggembosan Pengcab PSSI Surabaya," tegasnya. 

--------------------

Siapkan Sanksi Tambahan
PERLAWANAN yang dilakukan PSSI Surabaya disikapi dingin Peng­prov PSSI Jatim. Mereka jus­tru menyiapkan sanksi tambahan. Salah satunya adalah mencekal PSSI Surabaya dari semua kegiatan sepak bola di tanah air.
''Kalau mereka masih saja me­la­wan, kami akan memberikan sanksi lain dan itu lebih berat. Mungkin saja mem-blacklist seluruh kegiatan Pengcab PSSI Surabaya,'' tegas Ahmad Riyadh, wakil ketua I Peng­prov PSSI Jatim.
Kalau sanksi itu diterapkan, selu­ruh kegiatan Pengcab PSSI Su­ra­baya akan dianggap tidak sah. ''Mung­kin satu atau dua bulan ini belum ada dampaknya. Tapi, itu akan dirasakan setelah beberapa bulan ke depan,'' ujar Riyadh.
Menurut mantan ketua harian Pengcab PSSI Sidoarjo itu, sanksi tersebut akan berdampak pada Per­se­baya, klub sepak bola profesional asal Surabaya. ''Bisa saja sanksi itu ber­­imbas ke sana (Persebaya, Red),'' katanya.
Selain PSSI Surabaya, Pengprov PSSI Jatim membekukan Pengcab PSSI Bangkalan, Sampang, dan Jember. PSSI Bangkalan dan Sam­pang dibekukan karena tidak mam­­­pu mengadakan muscab sam­p­ai batas waktu yang diten­tu­kan, yakni per 30 April 2010. Sedang­kan PSSI Jember dibekukan akibat konflik internal.
''Masalah Jember sama dengan Surabaya. Tapi, di sana klub-klub yang bertikai bisa diajak berko­mu­nikasi sehingga penyelesaiannya lebih cepat,'' ujar Sekretaris Peng­prov PSSI Jatim Joko Tetuko. Se­perti halnya untuk Surabaya, Peng­prov PSSI Jatim juga membentuk kar­teker untuk ketiga daerah tersebut. 

----------------------

Ribut Konflik Internal
ALASAN pembekuan Pengcab PSSI Jember, Bangkalan, dan Sampang berbeda dengan Surabaya. Namun, secara substansial, penyebabnya sama. Yakni, konflik internal. Pengprov PSSI Jatim menilai PSSI Jember tidak bisa mengadakan muscab sampai batas waktu yang ditentukan.
Sekretaris Umum Pengprov PSSI Jatim Joko Tetuko mengatakan, berdasar pasal 12 Pedoman Dasar Pengprov PSSI, pengprov berhak membekukan peng­cab kabupaten/kota. "Atas dasar itu, kami mem­bekukan pengcab tersebut. Kami juga mem­ben­tuk karteker agar muscab bisa terlaksana," jelas Joko.
Sebelum dibekukan, PSSI Jember sebenarnya melaksanakan muscab pada 20 April lalu. Karena ba­nyak kejanggalan, akhirnya muscab gagal dilak­sa­nakan. Salah satunya, tidak semua klub diundang.
Menurut Umar Fauzi, ketua PSSI Jember, sekitar 65 klub diundang ke muscab itu. Namun, hal tersebut di­bantah wakil klub. "Tak ada undangan. Kami jus­tru mendengar ada muscab di Jember dari Pengprov Jatim," ujar Saiful Bahri, pengurus klub Putra Nu­santara Jember.
Gelombang protes tak menyurutkan PSSI Jember untuk mengadakan muscab. Namun, muscab akhir­nya batal oleh urusan yang sangat sepele, yakni per­izinan. Panitia tak mengantongi izin dari polisi.
Kasus di Bangkalan dan Sampang setali tiga uang. Mereka dianggap gagal melaksanakan muscab sampai batas akhir pada 31 Maret lalu. Kondisi dua daerah tersebut tidak kondusif dalam mengadakan muscab. Di Bangkalan, mereka tidak punya figur yang bakal mengisi posisi ketua umum yang diting­galkan Imron Abd. Fattah.
"Sebenarnya, pemilik klub sudah diminta untuk mencari figur pengganti Imron. Tapi, kami me­ne­gaskan bahwa keberhasilan beliau dalam memimpin Pengkab PSSI Bangkalan dua tahun terakhir harus dilanjutkan," ujar pemilik klub Mitra Bangkalan Petir Khan.
Di sisi lain, Imron kini menjadi ketua IV Pengprov PSSI Jatim yang membidangi pembinaan usia dini, sepak bola wanita, dan futsal. "Secara regulasi, me­mang ada larangan untuk merangkap jabatan di peng­prov dan pengkab," tutur Rosyid Mardani, ke­tua tim karteker Pengkab PSSI Bangkalan. Hal itu­lah yang membuat mus­cab tak kunjung terlaksana.

-------------------

Radar Surabaya

Karteker Mantap Gelar Muscab Ulang
Perseteruan antara Pengcab PSSI Surabaya dan Pengprov PSSI Jatim kian meruncing. Setelah PSSI Surabaya mengumumkan susunan pengurus periode 2010-2014, Sabtu sore, kemarin, Pengprov PSSI Jatim menyebut tindakan itu bisa dikatakan tidak memahami organisasi. “Kalau sudah begitu ya repot. Wong Muscabnya saja tidak sah apalagi tindakan setelahnya,” ujar Sekum Pengprov PSSI Jatim Joko Tetuko, kemarin.
Karena itu dia berharap, tim karteker secepatnya melakukan Muscab ulang supaya masalah itu tidak berlarut-larut. Sementara itu, Ketua tim karteker PSSI Surabaya Wastomi Suhari menyebut, pengumuman susunan kepengurusan yang dilakukan Saleh Ismail Mukadar sebagai Ketua terpilih Muscab, (26/5) lalu tidak akan membuatnya mundur dari jadwal semula, yaitu
menggelar Muscab ulang. “Pokoknya Muscab ulang akan segera kami gelar. Kami tdiak terpengaruh dengan maneuver yang dilakukan oleh Pengcab. Sebab, apa yang dilakukan mereka
adalah ilegal,” urai Wastomi yang juga Ketua DPC Organda Surabaya ini.
Apalagi, menurut dia, pihaknya telah mengantongi surat keputusan (SK) dari komite eksekutif (Exco) PSSI tentang pembekuan terhadap Pengcab PSSI Suabaya. Surat itu bernomor:
1329/PGD/77/V/2010 yang ditandatangani langsung oleh Ketua PSSI Nurdin Halid. Surat itu ditembuskan kepada KONI Jatim, KONI Surabaya juga Walikota Surabaya.
Artinya, menurut Wastomi, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Pengcab PSSI Surabaya saat ini. Selain mengikuti aturan. 

---------------------

Memorandum

Cabor-Cabor Dukung Saleh Melawan Lewat Jalur Hukum

Pengprov PSSI Jatim  yang melakukan campur tangan  terlalu jauh terhadap Pengcab PSSI Surabaya hingga berujung pembekuan, membuat prihatin cabang olahraga- cabang olahraga (cabor-cabor) di bawah KONI Kota Surabaya. Karena itu, mereka mendukung Saleh Ismail Mukadar  (Ketua Pengcab PSSI Surabaya periode 2010-2014) untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat jalur hukum.
Pernyataan ini disampaikan ketua pelatih cabor-cabor Soebodro. Menurut dia, cabor-cabor mengusulkan sekaligus memberikan dukungan kasus tersebut diselesaikan lewat jalur hukum saja. “Mereka (cabor-cabor)  tahu kalau Pak Saleh itu keras. Karena itu, mereka mengusulkan cooling down dulu, dan tidak memanaskan situasi lewat pemberitaan di media massa .  Lebih baik kasus ini dibawa ke ranah hukum,”ujar Soebodro. 
Saleh Mukadar sendiri mengaku, pihaknya memang sudah menunjuk M Sholeh sebagai Kuasa Hukum Pengcab PSSI Surabaya. Hanya saja, Saleh tampaknya masih belum terima dengan tindakan  Pengprov PSSI Jatim yang diketuai Haruna Soemitro yang mengobok-obok Pengcab PSSI Surabaya dengan menunggangi  beberapa klub anggota Persebaya. “Mereka merekayasa untuk melengserkan saya dengan cara-cara kotor.  Ya, tentu kita lawan,” tegasnya.
Karena itu, jika Pengprov PSSI Jatim yang kini membentuk pengurus karteker Pengcab PSSI Surabaya yang diketuai Wastomi Suhari, tetap ngotot membekukan Pengcab PSSI Surabaya, maka pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah  hukum. “Mereka akan kita  laporkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya  dan Badan Arbitrase Olahraga,”tegasnya.  
Soal pembekuan Pengcab PSSI Surabaya yang kini sudah mendapat persetujuan  dari Executif Comitte (ExCo) PSSI yang diketuai Nurdin Halid dan beranggotakan 12 orang,  Saleh menegaskan, ini semakin menunjukkan bagaimana PSSI, termasuk Pengprov PSSI Jatim yang berusaha keras menyingkirkan dirinya yang dikenal vokal terhadap PSSI.  “Exco  menyetujui pembekuan  sementara  Senin (10/5), sementara SK pembekuan  oleh Penprov PSSI Jatim tertanggal 3 Mei. Ini kan aneh. Seharusnya sebelum mengeluarkan SK  pembekuan harus mendapat persetujuan dari Exco.  Nah, ini  menunjukkan  jika SK pembekuan  itu cacat,” ungkapnya.
Yang mengherankan lagi, Exco itu bersidang  dua kali setahun. Kalau untuk Pengcab PSSI Surabaya saja mereka bersidang, ini luar biasa.  Dan, yang patut dipertanyakan, ada apa ini? “ Mereka (Pengprov PSSI Jatim) menghalalkan segala cara. Ya, biar masyarakat lah yang menilai. Yang jelas, yang kita hadapi saat ini bukan lagi dari internal, tapi malah dari eksternal (pengprov PSSI Jatim dan PSSI). Mereka ikut campur terlalu dalam,” tandasnya, seraya menambahkan, jika yang punya kedaulatan tertinggi di Pengcab PSSI Surabaya adalah klub-klub anggota .

Road Show
Sementara Ketua Karteker Pengcap PSSI Surabaya, Wastomi Suhari terus melakukan manuver dengan melakukan road show ke owner klub-klub anggota Persebaya dengan membawa surat persetujuan dari Exco PSSI.
Surat dengan nomor:/329/PGD/77/V-10 yang ditandatangani Ketua Umum Exco PSSI Nurdin Halid tertanggal 11 Mei, menyetujui permohonan Pengprov PSSI Jatim  untuk melakukan pembekuan terhadap kepengurusan Pengcab PSSI Surabaya dan Pengcab PSSI Jember. ” SK pembekuan itu kita kirim ke Exco untuk meminta persetujuan. Setelah  menelaah dan membahas secara cermat dalam rapat Senin(11/5)  mengenai hasil Muscablub Pengcab PSSI Surabaya, mereka menyetujui pembekuan itu. Jadi pembekuan itu tidak cacat hukum,”bantahnya.
Soal Saleh Mukadar yang yang telah mengumumkan susunan kabinetnya, Wastomi menuding tindakan itu ilegal. ”Pengprov PSSI Jatim telah menunjuk pengurus karteker yang mengambil alih tugas Pengcab PSSI Surabaya, di luar itu ilegal,”tandasnya.
Soal beberapa nama yang disiapkan untuk mengganti Saleh di Muscablub II, seperti Wisnu Wardhana (Ketua DPRD Surabaya), Adies Kadir (Ketua Golkar Surabaya), Wastomi membantah jika dirinya menyiapkan nama-nama tersebut. ”Yang mencalonkan itu klub-klub,  bukan Pengprov PSSI Jatim. Karena itu, jika Saleh berminat lagi silakan saja,”elaknya.
Ditambahkan, road show ditargetkan minggu depan selesai. Setelah itu dirumuskan dalam rapat untuk menentukan hari H pelaksanaan Muscablub II.